PENDIRIAN BADAN USAHA

Senin, 14 November 2016

Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
Beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yaitu :

· Produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan.
· Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.
· Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa.
· Kebutuhan akan tenaga kerja.
· Organisasi Internal.
· Pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.

Bentuk atau macam - macam badan usaha di indonesia :

1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN yaitu badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagaian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan status pegawai yang bekerja di BUMN adalah pegawai negeri. BUMN ada 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu:

a. Perjan

Perjan yaitu bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah. Badan usaha ini berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena selalu mengalami kerugian sekarang ini sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang memakai model Perjan, sebab besarnya biaya yang digunakan untuk memelihara perjan tersebut. Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta Api Indonesia).

b. Perum

Perum yaitu Perjan yang sudah diubah. Sama seperti Perjan, Perum dikelolah oleh pemerintah dengan status pegawainya yaitu pegawai negeri. Akan tetapi perusahaan ini masih mengalami kerugian meskipun status Perja telah diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah harus menjual sebagian sahamnya kepada publik dan statusnya berubah menjadi Persero.

c. Persero

Persero yaitu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda dengan Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan mengalami kerugian. Biaya untuk mendirikan persero sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan pemimpin Persero disebut dengan Direksi, serta pegawai yang bekerja berstatus sebagai pegawai swasta. Perusahaan ini tidak mendapatkan fasilitas dari negara Dan badan usaha Persero ditulis dengan PT (Nama dari perusahaan).

Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti: PT Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain.

2. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

BUMS yaitu badan usaha yang dimodali maupun didirikan oleh seseorang ataupun kelompok swasta. Macam-macam BUMS yaitu:

a. Firma (Fa)

Firma yaitu suatu Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Untuk mendirikan firma dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian dihadapan Notaris. Yang dimana perjanjian itu memuat nama dari pendiri Firma, cara membagi-bagi keuntungan yang diperoleh, serta waktu dimulai maupun diakhirinya perjanjian tersebut.

b. CV (Commanditaire vennotschap) atau Persekutuan Komanditer

CV merupakan badan usaha yang didirikan olah 2 (dua) sekutu orang ataupun lebih, yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya lagi merupakan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan usahanya sedangkan sekutu pasif yaitu mereka yang menyertakan modal dalam usaha tersebut. Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kekayaan dan terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya mempunyai tanggung jawab terhadap modal yang diberikan.

c. PT (Perseroan Terbatas)

PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Saat ini ada 2 (dua) macam PT yaitu PT Tertutup dan PT terbuka. Yang dimaksud dengan PT tertutup adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas hanya dikalangan tertentu saja seperti misalnya hanya di kalangan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya dijual kepada publik atau umum.

Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini, misalnya seperti: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau Steel dan lain-lain.

CARA MEMBUAT BADAN USAHA CV:

CV (Comanditaire Venootschap), merupakan bentuk usaha yang hampir sama dengan PT (Perseroan Terbatas), namun yang membedakan Badan Usaha CV modal awal-nya tidak ada minimum sedang untuk PT adalah 50 juta (akan berbeda jika ada perubahan peraturan).

Kelebihan Perusahaan Persekutuan:

· Permodalannya lebih besar dari perusahaan perorangan
· Kelangsungan hidup perusahaan lebih lama
· Pengelolaan lebih mudah dan profesional karena banyak pengelolanya
· Ide-ide inovasi lebih lancar mengalir

Kekurangannya

· Kerahasiaan perusahaan tidak terjamin
· Mudah terjadi konflik antar pemilik modal
· Adanya pemilik modal yang tidak bertanggung jawab

Ada 2 cara Mendirikan/Membuat CV Usaha, yakni:

Cara Ringkas, melalui Notaris langsung semuanya;
Cara Manual dengan mengurus sendiri beberapa hal.

1. Cara Ringkas Mendirikan/Membuat CV

Cara ini terbilang cukup mudah, yakni kita hanya menyiapkan syarat lalu memberikan ke jasa pengurusan CV atau PT. Mereka akan mengurus segala sesuatunya. Pak Helmy Wardhana pernah memberikan komentar dengan cara yang ringkas ini di grup TDA Ngalam, yakni “kl aku dulu langsung ke notaris,tinggal beres,kalau untuk CV kabupaten 1,5jt an,kalau kota 2jt an. kalau untuk PT, kab. 5jtan kl kota 7 jt an.”

Setelah menyerahkan Syarat buat CV Perusahaan/Usaha Anda maka pihak biro jasa pembuatan CV akan memberikan hasil:

· Akte Pendirian CV,
· NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) Badan,
· UGG/HO /SITU jika tempat usaha berdomisili di kota Malang,
· TDP (Tanda Daftar perseroan),
· SIUP (Surat Ijin usaha perdagangan),
· NPWP Pribadi (tergantung tiap biro jasa Pembuatan CV).

2. Cara Mengurus Sendiri Pembuatan CV

Kalo untuk biaya tergantung domilisinya yang terpenting dalam pengurusan jika biayanya tidak rasional tinggal buat pengaduan ke OMBUSMAN unit kerja dibawah langsung Presiden RI, yang menangani keluhan untuk pelayanan publik, pertama ke notaris terlebih dahulu selanjutnya, nanti kita diminta tentuin tujuan membuat CV itu buat apa aja? ke notaris dan tunggu sekian hari hingga akhirnya akta itu jadi dan pastikan dah dapat tanda tangan panitera pengadilan.

Setelah jadi, kita ke kantor pajak ngurus NPWP. Setelah itu baru ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), bilang mo bikin CV. Kita akan dikasih banyak form yang harus diisi, mulai dari form Ijin Gangguan (HeungrgantO) yang harus minta tanda tangan tetangga sekitar, lurah dan camat hingga form SIUP-TDP (waktu di kantor lurah dan camat saya ndak bayar apa2, soalnya ga dimintain sih, hehe).

Setelah smua dilengkapi, kumpulkan kembali ke KPT dan jangan lupa dirangkap tiga. Udah deh, tunggu hingga petugas KPT mensurvei tempat usaha kita. Bila semua lancar, kurang dari dua pekan SIUP dan TDP dah bisa diambil di kantor KPT dan sekali lagi saya ndak bayar apa-apa ke kantor KPT kecuali biaya administrasi sebesar Rp. 10 ribu aja.

Syarat Pendirian/Pembentukan CV

Berikut ini adalah syarat buat CV Perusahaan:

· Foto copy KTP (Kartu Tanpa Penduduk) para pendiri, minimal 2 orang
· Foto copy KK (Kartu Keluarga) penanggung jawab / Direktur
· Pas photo penanggung jawab ukuran 4 X 6 = 5 lbr berwarna
· Copy PBB (Pajak Bumi & Bangunan) tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
· Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
· Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
· Surat Keterangan tidak keberatan tetangga, RT / RW dan kelurahan setempat

CARA MEMBUAT BADAN USAHA PT

Perusahaaaan perseroan, adalah perusahaan yang semua modalnya berbentuk saham, yang jenis peredarannya tergantung jenis saham tersebut. Perusahaan perseroan dikelola secara profesional. Biasanya, perusahaan-perusahaan ini mencantumkan namanya kedalam bursa efek, untuk diperjual belikan.

Langkah awal adalah menentukan kualifikasi usaha berdasarkan SIUP sebagai berikut :

1. Perusahaan Besar / SIUP Besar, adalah perusahaan yang memiliki modal atau kekayaan bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau modal disetor dalam Akta Pendirian / Perubahannya diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

2. Perusahaan Menengah / SIUP Menengah, adalah perusahaan yang memiliki modal atau kekayaan bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau modal disetor dalam Akta Pendirian / Perubahannya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

3. Perusahaan Kecil / SIUP Kecil, adalah perusahaan yang memiliki modal disetor atau kekayaan bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau modal disetor dalam Akta Pendirian / Perubahannya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tahapan Proses Pendirian PT

· Tahap 1. Pengecekan & Pendaftaran Nama Perseroan;
· Tahap 2. Pembuatan Akta Pendirian PT;
· Tahap 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
· Tahap 4. NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak;
· Tahap 5. Pengesahan Menteri Kehakiman & Ham RI;
· Tahap 6. UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha;
· Tahap 7. SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan;
· Tahap 8. TDP-Tanda Daftar Perusahaan.
Syarat Pendirian PT
· Mengisi formulir Pendirian PT;
· Mempersiapkan 2 (dua) nama PT sebagai alternatif;
· Melampirkan foto copy KTP para pendiri perseroan;
· Melampirkan foto copy KTP para pengurus (Direksi & Komisaris);
· Melampirkan foto copy KK pimpinan perusahaan;
· Melampirkan foto copy Surat Kontrak/Sewa atau PBB tahun terakhir bukti kepemilikan tempat sesuai domisili perusahaan;
· Melampirkan foto copy Surat Keterangan dari pemilik gedung/kantor jika berdomisili di Gedung Perkantoran;
· Melampirkan foto copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya SITU.

Secara umum dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan yaitu :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang dikeluarkan oleh Pemda setempat (Kotamadya / Kabupaten).

Contoh dokumen SITU :

Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan.

Contoh dokumen HO :

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali.

Untuk mengurus SITU memerlukan beberapa dokumen – dokumen diantaranya adalah :

Fotocopy KTP pemohon.

Foto pemohon 3×4 sebanyak 2 lembar.

Data lengkap pemohon yang sudah ditandatangani.

Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir.

Fotocopy Akta Tanah.

Fotocopy IMB (Untuk perusahaan besar dilampirkan peta situasi).

Fotocopy Akta Pendirian bagi perusahaan dan badan hokum.

Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat.

Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga (izin tetangga) yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat.

Berita Acara Pemeriksaan lokasi oleh Tim Periksa Tingkat Kabupaten bagi perusahaan yang tingkat gangguannya sangat besar atau tinggi.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dimana surat ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut. Surat ini berlaku selama perusahaan tersebut masih terus berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3 golongan bedasarkan modal dan kekayaan perusahaan tersebut, yaitu :

SIUP Besar, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 10.000.000.000,-.
SIUP Sedang, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 500.000.000,- (antara Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-).
SIUP Kecil, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai Rp 200.000.000,- (antara Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-).

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, dan Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.

Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Contoh dokumen SIUP :

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak pada administrasi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili Wajib Pajak. Fungsi NPWP sendiri adalah sebagai tanda pengenal atau identitas diri bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mengurus NPWP dibutuhkan dokumen – dokumen sebagai berikut :

Bagi Wajib Pajak orang pribadi usahawan :

Fotocopy KTP untuk WNI.
Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi WNA.
Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Bagi Wajib Pajak badan usaha :

Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT.
Fotocopy KTP dari pengurus aktif (jika WNI).
Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA).
Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Contoh dokumen NPWP :

4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP adalah :

Untuk PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma) dan Koperasi :

Formulir diisi lengkap
Fotocopy akta pendirian perusahaan
Fotocopy pengesahan akta dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian (CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Fotocopy SITU
Fotocopy NPWP
Fotocopy SIUP
Fotocopy KTP
Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan
Fotocopy KTP penanggung jawab Koperasi
Bukti setor biaya administrasi
Fotocopy Passport jika pemilik WNA

Untuk PO (Perusahaan Perorangan) :

Formulir diisi lengkap
Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Fotocopy SIUP
Fotocopy KTP penanggung jawab
Fotocopy NPWP
Fotocopy SITU

Contoh dokumen TDP :

5. Nomor Rekening Bank (NRB)

NRB adalah nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Berikut ini adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan NRB diantaranya adalah :

Fotocopy KTP / SIM dari penanggung jawab / pemilik.

Kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan.

Tanda setoran.

Lembar Pemberian Setoran.

6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelengaraan kegiatan usaha di Indonesia. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL diantaranya adalah :

Fotocopy NPWP.

Fotocopy TDP.

Fotocopy KTP wirausahawan / pemilik perusahaan.

Fotocopy Akta pendirian perusahaan.

Fotocopy SITU.

Denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

7.   Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian usaha, sepertii izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin gangguan.

Proses yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha yaitu :
1.    Mengadakan rapat umum pemegang saham.
2.    Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan).
3.    Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing).Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman

Referensi :
- http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-badan-usaha-dan-contohnya-maupun-jenisnya.html
- http://junaedistmik2011089.blogspot.co.id/2013/03/cara-membuat-badan-usaha-cv.html
- https://fikrinm93.wordpress.com/2015/11/01/dokumen-untuk-mendirikan-perusahaan/

Senin, 14 November 2016